Dua Prinsip Umum dalam Menganalisa Konflik HMI dan Polisi

oleh: Kanda Yasser Arafat

Tidak ada asap jika tidak ada api. Begitulah pepatah yang pas untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara mahasiswa dan oknum polisi di Makassar sana. Selama 1 minggu ini, hampir seluruh televisi dan surat kabar memberitakan konflik yang terjadi disana.

Gaya pemberitaan masing-masing media itu pun berbeda-beda. Ada yang cenderung mendiskreditkan salah satu pihak, ada yang cenderung netral. Semua itu tentu berangkat dari kepentingan apa yang mereka bawa.

Tulisan ini bukan hendak menghakimi salah satu pihak sebagai pihak yang paling benar, melainkan hanya sekedar mengungkapkan keluh kesah yang selama ini ada.

Baru-baru ini di jejaring sosial facebook, ramai orang memperbincangkan konflik HMI dan Polisi. Dengan gaya komentarnya masing-masing, mereka mengungkapkan kekesalan kepada salah satu pihak.

Bagiku, komentar-komentar seperti itu bukanlah komentar yang konstruktif. Mengapa begitu banyak orang yang termakan provokasi semacam ini?

Badan Hina Pendidikan (BHP)

[caption id="attachment_1416" align="alignnone" width="177" caption="Badan Hina Pendidikan (BHP)"]tolak-bhp[/caption]

Badan Hina Pendidikan, begitulah salah seorang kawanku yang berjiwa hijau hitam merah itu menyebutnya. BHP yang sebetulnya singkatan dari Badan Hukum Pendidikan, kemudian ia plesetkan menjadi Badan Hina Pendidikan.

Memahami Anarkisme Untuk Wartawan


Belakangan ini, media massa panen kata “anarkis”. Maklum, setelah pemerintah menyatakan akan menaikkan harga BBM, unjuk rasa terjadi di mana-mana dan beberapa di antaranya berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Dan, seperti biasa, koran-koran dan televisi pun memberitakan:


Demo bla bla bla Berakhir Anarkis


Atau:


Tindakan Anarki Warnai Demo bla bla bla